Pariwisata Superprioritas, Masyarakat Terlibat?

Photo of author

By UWA

Penulis: Timotius J

Pariwisata superprioritas menjadi fokus pengembangan pariwisata beberapa tahun terakhir. Pemerintah telah menetapkan lima destinasi pariwisata superprioritas, yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang dan Labuan Bajo Flores. Pengembangan destinasi pariwisata pun lebih terfokus. Dan, hasilnya mulai tampak dan dinikmati khalayak.

Pengembangan pariwisata tentu saja membutuhkan investasi yang besar. Pemerintah telah menggelontorkan anggaran yang signifikan untuk membangun berbagai infrastruktur penunjang. Juga, karpet merah dibentangkan selebar-lebarnya bagi investor swasta. Lazimnya, pemain utama dalam industri pariwisata hanyalah segelintir orang. Masyarakat luas menjadi penonton dan penikmat tidak langsung.

Pariwisata menjadi kebutuhan masyarakat global dewasa ini. Pemerintah dan pemodal gencar menangkap peluang tersebut melalui pengembangan industri pariwisata. Dalam pengembangan pariwisata, pola yang cenderung diaplikasikan adalah pariwisata massal. Namun demikian, pola itu sudah banyak dikritisi terutama terkait keseimbangan dan daya dukung lingkungan di kawasan pariwisata. Kini, pola yang dipakai adalah pariwisata berbasis komunitas masyarakat setempat. Pendekatan ini mengedepankan kualitas partisipasi masyarakat setempat dalam pengembangan pariwisata (Arida, 2017).

Bahkan, jika sumber daya memungkinkan, masyarakat setempat diberi ruang seluas-luasnya untuk menentukan sendiri pengembangan pariwisatanya. Masyarakat setempat menjadi aktor utama. Dan, partisipasi masyarakat setempat  tidak semata diukur dari seberapa banyak yang terserap di lapangan kerja industri pariwisata, tetapi sejauh mana ruang partisipasi tersedia. Inisiatif dan pelaksanaan pengembangan pariwisata menjadi tanggung jawab masyarakat setempat.

Sebagai destinasi superprioritas dan superpremium, Labuan Bajo tengah bersolek. Beberapa tahun belakangan, wisatawan yang berkunjung semakin ramai dan diprediksi akan meningkat pada tahun-tahun mendatang. Pemerintah telah menggelontorkan anggaran yang cukup besar meski paling sedikit jika dibandingkan dengan alokasi anggaran untuk destinasi superprioritas yang lain.

Muara dari pengembangan pariwisata superpremium tersebut adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan terutama masyarakat setempat semakin sejahtera. Awasan untuk semua pihak adalah ketimpangan dalam pembangunan dan keterlibatan masyarakat. Masyarakat setempat umumnya bukanlah pelaku utama, tetapi lebih banyak sebagai penonton kemilau pariwisata superpremium.

Dampak positif memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang tinggal di Labuan Bajo. Akan tetapi, masyarakat kebanyakan belum secara langsung menikmatinya. Temuan Yudhoyono (2021) mengafirmasi bahwa pariwisata Labuan Bajo belum memberikan dampak optimal bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Beberapa masalah sering didiskusikan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur dan modal. Akan tetapi,  tantangan lain yang perlu juga mendapat perhatian adalah keberadaan industri pariwisata sebagai sesuatu yang relatif baru bagi masyarakat setempat.

Tahun 1967 sudah ada turis yang mengunjungi Manggarai dan wisatawan sudah tercatat mengunjungi Pulau Komodo tahun 1980-an (Erb, 2005: 157). Namun, hingga tahun 2000-an, Labuan Bajo belum menjadi tujuan utama wisata seperti sekarang ini. Perjalanan wisatawan ke Palau Komodo dan Flores diatur oleh pelaku pariwisata dari luar daerah. Industri pariwisata baru berkembang dekade lalu dan lebih massif sejak Labuan Bajo ditetapkan sebagai salah satu Bali Baru dan kemudian menjadi destinasi superprioritas dan superpremium.

Gaung destinasi superpremium sudah sampai di tingkat desa dan kampung. Akan tetapi, masyarakat setempat belum sepenuhnya mengenal dan menangkap peluang tersebut.  

Sebagian besar masyarakat Kabupaten Manggarai Barat (60%), dimana Kota Labuan Bajo berada, adalah petani dan nelayan. Dan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan kelautan, yakni sebesar 41% pada tahun 2016 hingga tahun 2020. Ironisnya, kebutuhan untuk industri pariwisata didatangkan dari luar daerah. Hanya segelintir orang yang melirik dan mulai menangkap peluang ini. Tampaknya, orientasi pertanian dalam rangka memenuhi kebutuhan industri pariwisata masih minim.

Pengembangan pariwisata sejatinya tidak mengabaikan masyarakat setempat. Namun, partisipasi mengandaikan masyarakat setempat memahami pariwisata dengan baik dan melihat pariwisata bukan sesuatu yang asing dari kehidupannya. Karena itu, pengembangan pariwisata superpremium tidak hanya sebatas diukur seberapa besar investasi dan infrastruktur dibangun. Tetapi lebih dari hal tersebut, yakni hal-hal hakiki yang memungkinkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata.

Pengembangan pariwisata berbasis komunitas masyarakat setempat adalah tantangan dan pekerjaan rumah dalam pengembangan destinasi superpremiun. Semua pihak bersinergi untuk memberikan pendampingan dan memfalisitasi masyarakat setempat agar dapat menangkap peluang pariwisata superpremium. Kegiatan pemberdayaan masyarakat setempat memang berjalan terutama untuk UMKM terkait pemasaran produk. Akan tetapi, lebih dari itu, pemberdayaan mesti menjamin bahwa masyarakat setempat dapat menjadi penentu pengembangan pariwisata di wilayahnya.

Untuk itu, pengembangan pariwisata mesti berbarengan dengan pendidikan pariwisata. Ruang untuk investasi dibuka lebar, tetapi pada saat yang  sama pemberdayaan masyarakat semestinya digiatkan. Masyarakat didampingi dan difasilitasi untuk memahami pariwisata dengan baik. Tentu, pengembangan pariwisata  superpremium tidak bermaksud untuk meminggirkan dan mengorbankan masyarakat setempat.

Leave a Comment